Dalam beberapa bulan ini di Solo banyak even bursa kerja baik yang dilakukan perguruan tinggi, pemkot atau event organizer (EO). Namun beberapa pelamar frustasi lantaran ilmu yang dimiliki tidak memenuhi kualifikasi keahlian yang perusahan minta. Sementara dari penyedia lowongan kerja (industri) muncul keluhan tak ada atau hanya sedikit yang memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan meski jumlah pelamar membludak seperti yang terungkap dalam Job Market Fair 2007 di Graha Wisata(Solo, Rabu 12/12/07).

Jumlah Lulusan perguruan tinggi (PT) yang memasuki dunia kerja terus bertambah, sementara peluang kerja semakin sempit. Pengangguran intelektual semakin membengkak karena tidak seimbangnya antara supply dan demand kebutuhan tenaga kerja. Kondisi ini diperparah pengangguran baru yang disebabkan PHK di sektor industri tekstil dan perkayuan.

Jumlah pengangguran tahun 2007 di propinsi Jawa Tengah menurut Dinas Tenaga kerja Jateng sebesar 1,291 juta meningkat 1,4% dari tahun 2006 sejumlah 1,272 juta. Dari jumlah tersebut pengangguran intelektual mencapai 20,4 % dengan perincian 11,7% atau 151.047 berasal dari lulusan S1 sedangkan 8,7 % atau 110.664 lulusan D3. Tentunya angka pengangguran akan meningkat lagi kalau asumsi pertumbuhan ekonomi Jateng sebesar 5,33% tidak tercapai. Ketua Dewan Pembina Politeknik, Soemarso, menengarai tingginya pengangguran intelektual juga disebabkan ketidaksesuaian dan ketidaksiapan lulusan untuk memenuhi persyaratan perusahaan selaku pengguna (user).

Link & Match

Kondisi ini menunjukkan , program link and match (keterkaitan dan kesepadan) antara PT dengan dunia kerja belum berjalan dengan baik. Meskipun program tersebut masih menjadi pro-kontra sejak digulirkan Mendiknas era.Wardiman karena dianggap mengurangi semangat pengembangan keilmuan dan membatasi ruang kerja namun belakangan ini beberapa perusahaan malah mengembangannya melalui berbagai model kemitraan. Salah satunya adalah Program Cooperative Education (Co-op) yang dimiliki Telkom dimana program tersebut secara proaktif menjaring mahasiswa semester akhir di berbagai PT untuk magang dan praktek kerja di berbagai divisi Telkom

Program magang kerja perlu dikelola lebih intensif dengan melibatkan tiga kompenen utama yaitu PT, perusahaan dan pemerintah. Hal yang terpenting adalah kesepahaman mengenai konsep dan teknis magang yang berkaitan dengan tujuan, waktu, bidang yang boleh dimagangi, monitoring dan pembimbingan mahasiswa selama magang. Dengan demikian mahasiswa betul-betul konsentrasi magang dan memperoleh pengalaman kerja tanpa mengganggu skedul operasi atau bisnis perusahaan. Magang kerja juga mengarahkan mahasiswa mampu memahami dan mengatasi masalah bukan membebani masalah perusahaan melalui penyusunan tugas akhir.

Untuk mempersiapkan mental dan skill mahasiswa perlu dibekali dengan etika magang kerja dan pengetahuan tentang aspek teknis dan manajerial di bidang yang akan dimagangi. Jangan sampai mahasiswa bersikap pasif bahkan justru membuat banyak kesalahan di tempat kerja. Menurut Yant Subiyanto , Manager HR Tiga Pilar, dalam suatu seminar pembekalan magang kerja, staf perusahaan seringkali terlalu lama memberikan pembimbingan dikarenakan mahasiswa kurang proaktif dalam mencari tahu masalah di suatu bidang sedangkan kemampuan komunikasinya rendah.

Melalui program magang kerja industri juga diuntungkan karena dapat merekrut mahasiswa magang yang berprestasi menjadi karyawan. Disamping sudah memiliki pengalaman kerja melalui magang 3-6 bulan mereka juga mempunyai keunggulan yaitu telah memahami budaya kerja perusahaan.

Program magang kerja perlu dukungan real pemerintah agar iklim kemitraan perguruan tinggi dan industri bisa berkelanjutan. Paket insentif seperti keringanan pajak dan kemudahan investasi dapat diberikan bagi perusahaan yang peduli perkembangan pendidikan. Mencontoh industri di negara maju seperti Jepang dan Jerman yang sangat bergairah mendanai kegiatan pendidikan dan penelitian universitas karena berbagai dukungan pemerintah seperti keringanan pajak dan bantuan promosi ekspor. Oleh karena itu kebijakan bersama antara Depdiknas, Depkeu dan Depperin sangat diperlukan agar kebijakan insentif tersebut berjalan optimal.

Pengiriman Karyawan

Pola kerjasama PT dan dunia industri bisa terjadi sebaliknya yaitu penyegaran pengetahuan melalui pengiriman staf karyawan mengikuti sortcourse (kursus singkat) ke institusi pendidikan. Tentunya pola ini lebih bagus jika terdapat semacam kompensasi biaya. Artinya perusahaan memperoleh semacam keringanan atau bahkan penghapusan biaya untuk sejumlah peserta tertentu atas dukungan perusahaan dalam magang kerja. Pola ini telah diterapkan oleh politeknik Bandung melalui program kemitraan dengan PLN.

Hubungan timbal balik dapat dikembangkan melalui diskusi interaktif antara pengelola program studi dan pimpinan perusahaan untuk mengevaluasi kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan kerja. Tanpa mengurangi kesempatan lulusan bekerja di berbagai sektor -bahkan menjadi pengusaha sekalipun- mereka dapat segera diserap industri.

Masalah yang muncul adalah siapa yang harus memulai dulu untuk bermitra, apakah pimpinan universitas atau industri ?. Memperhatikan kondisi industri nasional yang sedang berjuang untuk survive menghadapi gonjangan ekonomi maka tidak salah apabila PT mengambil inisiatif. Melalui mediasi pemerintah diharapkan jalinan kerjasama PT dengan industri akan berkelanjutan.

Sesuai semangat Kepmendiknas 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan program studi di perguruan tinggi maka perhatian PT terhadap tanggung jawab moral dan sosial lulusannya perlu ditingkatkan. Jangan bangga dengan jumlah lulusan namun banyak dari mereka menjadi penganggur. Terobosan dan inovasi pengelola program studi dibutuhkan agar lulusannya dapat diserap pasar kerja sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.

*)Oleh Ahmad Ikhwan Setiawan, SE.MT
Staf pengajar FE UNS solo

Artikel Terkait

• Page rank infokomtek.com naik
• Listrik dan martabat bangsa
• Kompetisi adalah bukan hal yang selalu menakutkan

Kategori : Ekonomi Bisnis
Tags: bisnis, industri, perguruan tinggi