Musim penerimaan mahasiswa baru sedang berlangsung di Indonesia. Orang tua dan para murid sedang sibuk-sibuknya untuk mempersiapkan diri mencari sekolah sesuai dengan keinginannya. Bersamaan itu pula, program “punglisisasi” marak bertebaran di mana-mana. Dengan berkedok tampil dibalik kata “sumbangan”, muncullah beberapa program punglisisasi. Sumbangan pendidikan atau sumbangan gedung adalah istilah yang sering terdengar.
Bangsa ini adalah bangsa yang pandai memakai dan menggunakan istilah, yang pada intinya adalah sama saja.

Kata pungli dari kepanjangan “Pungutan Liar” ini, kalau benar-benar dilakukan dalam suatu kondisi tertentu maka sudah pasti sebuah kejahatan. Karena keliaran ini tidak mempunya dasar hukum yang kuat alias memakai feeling dan perasaan sekelompok orang.

Untuk melihat punglisisasi yang dipayungi oleh para pejabat birokrasi, anda bisa datang ke kantor kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota madya atau pun kantor pengadilan atau kepolisian sekalipun. Kantor Imigrasi, Kehakiman, Bea Cukai adalah tempat yang dimaklumi sebagai lahan subur timbulnya pelaku dan korban pungli.

Apakah pungli dialami oleh para orang-orang yang jujur dan baik saja ? Jawabannya tidak. Di negeri ini para penjahat pun korban pungli para penegak hukum.
Jaksa BLBI Urip Tri Gunawan dan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Khaidir meski MA adalah salah contoh nyata bagaimana seorang jaksa dan hakim melakukan pungli terhadap pelaku kejahatan kelas tinggi, Artalyta Suryani alias Ayin.

Apakah pelaku pungli dilakukan oleh orang-orang yang kuat dan kaya serta punya kedudukan tinggi saja ? Jawabannya tidak. Di Republik Pungli ini seorang ketua RT atau RW yang miskin dan lemah pun dapat memotong dana BLT si miskin. Dengan alasan untuk biaya koordinisasi dan administrasi dana BLT, si penerima BLT pun tidak dapat menerima dananya dengan sempurna alias sudah disunat.

Pungli menimbulkan high cost suatu proses kegiatan, karena itu sudah pasti pungli akan menghambat pertumbuhan investasi. Tahun 2005, menurut sebuah studi pungli di Indonesia terhadap biaya ekspor telah mencapai angka Rp 3 triliun
Bagi para sopir truk dan angkot pungli ini adalah aturan yang sangat menyiksa, karena tidak adanya kepastian hukum, besar pungli retribusi pun akan setiap saat seenaknya diubah karena tidak adanya dasar hukum keberadaan pungli itu sendiri.
Apakah para sopir ini korban punglisisasi ? Bisa jadi mereka juga pelaku punglisisasi. Para sopir taxi yang seenaknya menambah tambahan ongkos taksi dari harga argo yang tercatat adalah juga punglisisasi, karena tambahan harga itu tidak ada dasar hukumnya.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Marwan Effendi, baru-baru ini mengatakan kegiatan yang memusingkan para orang tua dan calon murid, penerimaan siswa baru, sarat dengan punglisisasi dan masuk katagori tindak pidana korupsi.
Padahal program punglisisasi semacam itu sudah berjalan terlalu lama di negeri ini, dari tingkat taman kanak-kanak sampai tingkat perguruan tinggi. Sudah pasti pungli ini akan memberikan beban kepada para orang tua dalam menentukan masa depan anak-anaknya.

Karena keliaran ini, dana yang didapatkanpun dalam penyalurannya tidak bisa dipertanggung jawabkan, atau malah justru aneh kalau harus dipertanggung jawabkan karena memang dana liar. Kejadian yang terjadi di Sulut, Unsrat. Prof DR Ir Lucky Sondakh MEc, sang rektor pun mengakui telah terjadi pungutan liar di kampus Tumou Tou. 30% masuk ke kas Rektorat, 70% masuk ke masing-masing fakultas. Dan menurut sang rektor, kebijakan ini adalah keputusan yang diatur Senat Universitas.

Persoalan pungli ini sudah menjadi persoalan yang akrab buat kita. Sehingga di Republik ini pungli adalah hal biasa dan lumrah terjadi. Biaya pembuatan akta kelahiran bagi manusia yang baru lahir di Republik ini pun sarat dengan pungli. Luar biasa korban pungli telah dialami oleh bayi yang baru lahir sekalipun.Biaya pembuatan Akta Kelahiran di Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta selatan sebesar Rp.150.000, padahal di web site nya tertulis angka Rp. 5.000.
Berkahkah Republik seperti ini ? Jawabannya ada di benak hati nurani anda.

Selamat !! Kalau anda bukan pelaku pungli, bisa jadi anda adalah salah satu korban pungli sejak anda lahir di Republik ini !

Artikel Terkait

• Nasib si Al Amin dan bancaan DPR
• Tidak amannya makanan di Indonesia
• Nasib rakyat miskin tidak pernah berubah
• BLT bagi buruh, PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri

Kategori : Berita IT, Berita Umum
Tags: Indonesia, kejahatan, Politik, pungli