PIP PKS Amerika : Mendesak Pemerintah Menyelesaikan Masalah Lapindo
January 30 | Posted by Muhammad Yusuf E. | Berita Nasional Tags: amerika, Indonesia, partai, pks
Sikap dan tindakan Pemerintah Indonesia terhadap kasus Lapindo yang semakin tidak jelas, melarut-larutkan penyelesaian kasus Lumpur Lapindo. Kasus yang sudah berjalan sekitar dua tahun 8 bulan ini tidak terlihat ujung pangkal penyelesaian. Gebrakan-gebrakan yang dilakukan presiden SBY hanya ‘shock therapy’ yang tidak mempunyai follow up yang jelas. Puluhan ribu warga harus mengungsi ke tempat yang tidak menjamin kehidupan yang lebih jelas. Puluhan rakyat dan aparat keamanan pun sudah menjadi korban dalam masalah kemanusian. Pusat Informasi dan Pelayanan Partai Keadilan Sejahtera (PIP PKS) Amerika menyayangkan sikap pemerintah SBY yang tidak memberikan tanggapan yang serius dengan kasus yang sudah banyak memakan korban jiwa manusia ini. Peradaban kampung, peradaban desa dan peradaban kecamatan musnah ditelan lumpur panas akibat dari keteledoran manusia yang tidak bertanggung jawab.
Sesuai dengan yang telah dilaporkan oleh Komnas HAM baru-baru ini, adanya temuan 18 bentuk pelanggaran hak asasi manusia, yaitu hak atas informasi, hak hidup, hak atas rasa aman, hak pengembangan diri, hak atas perumahan, hak atas pangan, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan, hak-hak pekerja, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak atas kesejahteraan (terutama hilangnya hak milik), hak atas jaminan sosial, hak-hak pengungsi, hak penyandang cacat, hak orang berusia lanjut, hak anak dan hak-hak perempuan.
Berdasar beberapa pertimbangan di atas, maka kami, PIP PKS Amerika dengan ini mendesak kepada pemerintah SBY untuk lebih memperhatikan penyelesaian permasalahan kemanusian yang sangat luar biasa ini. PIP PKS Amerika memahami bahwa pelanggaran-pelanggaran ini melanggar hukum, yaitu undang-undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia. Karena itu, PIP PKS Amerika mendesak kepada Presiden SBY agar mendorong aparat hukum untuk menyeret pihak-pihak yang telah melakukan pelanggaran kemanusiaan ini.
Pemilu 2009 kurang 70 hari lagi, pemerintah SBY diharapkan dapat menyelesaikan pekerjaan rumah ini secepatnya. PIP PKS Amerika juga mendesak kepada Lapindo Brantas Inc. untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan tanggung jawab dan hukum yang berlaku. Terakhir, PIP PKS Amerika mendorong Komnas HAM untuk secepatnya menyelesaikan masalah Lapindo ini dengan seadil-adilnya berdasar hukum yang berlaku.
